SBY Diprediksi Bakal Munculkan Kriteria Calon Menteri

Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi bakal memunculkan sejumlah kriteria bagi para menteri yang akan duduk di kabinet periode 2009-2014.

"SBY akan memunculkan kriteria-kriteria menteri, sama seperti ketika beliau mau memilih cawapres menjelang pilpres dulu," ucap Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, Rafriandi Nasution kepada ANTARA di Medan, Senin.

Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut itu, menilai SBY dipastikan akan mendapatkan semacam "rongrongan" dari 24 parpol pendukung SBY-Boediono terkait pemilihan para menteri.

Kebijakan memunculkan kriteria-kriteria ditujukan untuk menghindari "rongrongan" tersebut, sekaligus untuk menghindari kesan praktik "dagang sapi" dalam penyusunan kabinet.

Kriteria-kriteria itu kemudian juga akan dilempar ke publik agar masyarakat luas ikut menilai para calon menteri di kabinet SBY.

"SBY tentu harus melepaskan diri dari `jerat politik` 24 parpol pendukungnya dalam penyusunan kabinet. SBY kita perkirakan kembali akan memanfaatkan opini publik dalam menjaring para calon pembantunya dengan memunculkan kriteria-kriteria," katanya.

Setelah kriteria-kriteria itu dilempar ke masyarakat, SBY akan melihat variasi aspirasi publik serta dukungan terhadap figur calon menteri tertentu. Dukungan akan menjadi pertimbangan bagi SBY dalam memilih para menteri dalam "Kabinet Lanjutkan".

"Semakin kuat dukungan tentu akan bertambah besar peluang seseorang menjadi menteri, meski pada akhirnya semua itu tetap terpulang pada hak prerogatif SBY sebagai seorang presiden," ujarnya.

Rafriandi mengaku sangat berharap SBY dapat memilih para menteri yang tepat untuk mendukung program-program pemerintahan periode lima tahun mendatang, sebagaimana telah dijanjikan pada masa kampanye pilpres.

Ia juga berharap SBY tidak memakai figur yang diindikasikan terlibat persoalan hukum. "Mereka yang `berbau` hukum tolong jangan dilibatkan lagi di kabinet," cetusnya.

Tentang komposisi profesional dan politisi dalam kabinet mendatang, ia memperkirakan 60 berbanding 40. Namun demikian juga tidak tertutup kemungkinan ada figur profesional yang berasal dari parpol.

"Kita perkirakan kabinet mendatang akan lebih banyak diisi kalangan profesional, karena SBY tentu akan berupaya keras mewujudkan visi-misinya pada kampanye pilpres lalu," kata Rafriandi.

Sumber:

www.http://pemilu.antaranews.com/

Menakar Calon Menteri Kabinet SBY-Boediono
OLEH: ARIEF TURATNO

SELASA (1/9) di Gedung DPR RI diluncurkan buku biografi politik La Toff dengan judul “ The Next Cabinet SBY-Boediono”. Buku itu mengungkap 92 nama yang diprediksi bakal masuk dalam kabinet pimpinan SBY-Boediono. Dari jumlah tersebut, mereka akan mengisi sekitar 35 posisi kementerian yang kemungkinan bakal dibentuk pasangan SBY-Boediono. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar nama-nama yang dicantumkan dalam buku tersebut termasuk nama-nama yang handal dan profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik ditinjau dari latar belakang keilmuan maupun pengalamannya?

Bila kita lihat dan mencermati buku tersebut dengan lebih seksama, mungkin apa yang ditulis atau diungkap dalam buku tersebut sebagian prediksi itu benar. Namun, tentu saja tidak semuanya benar. Lebih dari itu penulis sepertinya terjebak dalam permainan dan retorika keadaan sekarang. Padahal, sebagaimana kita cermati sikap dan tindakan SBY selama ini seringkali sulit diduga. Buktinya, ketika orang gembar-gembor bahwa SBY akan mengambil pendampingnya---calon wakil Presiden---dari kalangan parpol. Ternyata dia malah mengambil Boediono untuk menjadi pendampingnya.

Hal yang tidak terduga lainnya adalah ketika Partai Demokrat berusaha mengajak PDIP masuk dalam koalisi, pasca Pilpres. Banyak rumor bahwa tindakan tersebut semata untuk menekan partai koalisi, terutama PKS agar tidak macam-macam dan menuntut lebih banyak dari porsi yang akan diberikan. Faktanya? Asumsi atau pun pendapat tersebut belum tentu benar. Karena SBY selalu menggunakan permainan perasaan dalam bermain politik. Sehingga semua asumsi yang muncul pun bisa saja keliru. Misalnya dalam kasus pendekatan Partai Demokrat kepada PDIP yang disebut-sebut untuk menekan partai koalisi. Pada saat yang bersamaan sumber lain mengungkapkan, bahwa kabarnya SBY tengah mendekati Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid untuk melanjutkan jabatannya. Mana yang benar?

Tentu sulit mengatakannya, dan jawabannya pun bisa saja keduanya salah, atau sebaliknya keduanya bisa saja benar. Maka dalam buku biografi tadi, meskipun barangkali sebagian isinya benar. Namun belum tentu semua nama, atau sebagian besar nama yang muncul itu bakal menjadi menteri kabinet. Misalnya, meskipun Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Gamawan Fauzi muncul menjadi salah satu kandidat calon menteri. Namun, bila kita lihat keprofesionalitasnnya dia sangat jauh dibandingkan calon lainnya. Mungkin di Sumbar dia hebat, namun kalau sudah berbicara di tataran nasional, tentu Gamawan Fauzi bukan siapa-siapa. Memang benar dalam Pileg 9 April 2009 dan Pilpres 8 Juli 2009, perolehan suara Partai Demokrat dan pasangan SBY-Boediono di Sumbar cukup menonjol. Namun jika ditelisik lebih jauh, semua itu tidak semata karena peranan seorang Gamawan Fauzi. Namun karena sosok SBY yang menjadi ikon sentral di partai maupun dalam pasangan SBY-Boediono. Dan bukankah suara pasangan tersebut maupun Partai Demokrat di berbagai daerah merata semacam itu?

Persoalan lain yang nampaknya teledor dan entah disengaja atau tidak, penulis juga menempatkan nama menteri lama di posisi nomor satu. Lainnya hanya ditempatkan sebagai pendamping. Padahal, seperti kita kemukakan tadi, kebijakan dan pilihan SBY sangat tidak terduga. Dia bisa memilih siapa saja, dan tentu SBY tidak mau didikte oleh sekedar buku biografi. Kelemahan lain yang menonjol dari buku tersebut adalah kurangnya informasi dari si penulis. Bahwa pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur soal jumlah kementerian Negara dan atau Lembaga Negara. Dimana UU itu mengatakan, jumlah paling banyak Kementerian Negara dan atau Lembaga Negara adalah 34. Sementara dalam buku tersebut ditulis sekitar 35 pos Kementerian Negara. (*)

Sumber: Jakarta Press

Komentar:

Jelas sekali, Pemerintahan SBY-Boediono yang akan datang harus melindungi agenda politik jangka panjang. Entah itu terkait dengan kepentingan mereka, kepentingan partai politik anggota koalisi atau bahkan kepentingan pihak yang lebih kuat darinya. Jangan sampai, rakyatlah yang menjadi korban perang kepentingan. Karena rakyat memilih mereka, untuk kepentingan rakyat.

Beberapa waktu lalu, dalam sebuah diskusi, kawan-kawan saya berkomentar: "Kalau mau cepat terjadinya perubahan, ubahlah negara ini menjadi negara yang ideologis". Ya, menurut saya itu benar. Agar negeri ini bisa berubah pilihlah ideologi yang ada saat ini. Kapitalisme, Sosialisme atau Islam. Bagaimana menurut pandangan anda?